Summary of "Konferensi Pers Terkait Kebijakan THR, BHR, dan Stimulus Ekonomi Idul Fitri"

Ringkasan konferensi pers kebijakan THR, BHR, dan stimulus Idul‑Fitri 1447 H / 2026

Pemerintah mengumumkan paket kebijakan tunjangan hari raya (THR), bonus hari raya (BHR), dan sejumlah stimulus sosial‑ekonomi terkait Idul‑Fitri 2026 atas arahan Presiden. Rincian teknis disampaikan oleh Kemenko Perekonomian dan kementerian terkait.
Anggaran THR pusat yang disiapkan disebut total sekitar Rp55 triliun untuk ASN pusat, TNI, Polri, dan pensiunan, dengan distribusi:
- 2,4 juta ASN pusat/TNI/Polri — total Rp22,2 triliun
- 4,3 juta ASN daerah — total Rp20,2 triliun
- 3,8 juta pensiunan — total Rp12,7 triliun
Komponen THR ASN dibayarkan 100% sesuai peraturan: gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja (sesuai ketentuan).
Pemerintah menegaskan THR berbeda dengan gaji ke‑13 (yang biasanya dibayar pada Juni).

Catatan: beberapa angka dan nama sulit ditangkap oleh transkrip otomatis; lihat dokumen resmi kementerian untuk angka final dan jadwal teknis.

Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan surat edaran (nomor M3HK0400326) mengenai pelaksanaan THR 2026 untuk pekerja di perusahaan.
Ketentuan utama:
- THR diberikan kepada pekerja yang telah bekerja terus‑menerus minimal 1 bulan.
- THR harus dibayarkan penuh, tidak boleh dicicil, dan paling lambat 7 hari sebelum hari raya (perusahaan dapat membayar lebih awal).
- Surat edaran memuat prosedur perhitungan THR.
- Gubernur diminta mengawasi dan membentuk posko/task force daerah untuk layanan pengaduan dan penegakan (terintegrasi dengan thrkamnaker.go.id).
Data BPJS Ketenagakerjaan yang disebutkan: tercatat 26,5 juta pekerja aktif. (Angka resmi dapat berbeda; rujuk pengumuman pemerintah.)

Kemenaker mengeluarkan surat edaran (nomor M4HK0400326) yang ditujukan kepada gubernur dan perusahaan aplikasi, dengan poin utama:
- Pemerintah mengimbau perusahaan aplikasi memberikan BHR untuk mitra pengemudi/kurir.
- Kriteria: BHR diberikan kepada mitra yang terdaftar resmi dalam 12 bulan terakhir.
- Besaran minimal BHR: setara minimal 25% dari rata‑rata pendapatan bersih 12 bulan terakhir.
- Perusahaan wajib transparan dalam perhitungan BHR; pembayaran paling lambat 7 hari sebelum hari raya (dianjurkan lebih awal).
- Pemberian BHR tidak menghapuskan bentuk jaminan kesejahteraan lain sesuai aturan perusahaan/ketentuan hukum.
Pemerintah menyebut BHR 2026 dapat menjangkau sekitar 850.000 mitra/driver dengan total nilai sekitar Rp220 miliar — sekitar dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Disebutkan pula kontribusi dari operator besar (mis. GoTo/Gojek dan Grab masing‑masing sekitar Rp100–110 miliar menurut konferensi).

Pemerintah menyiapkan bantuan khusus dan diskon menjelang Idul‑Fitri senilai sekitar Rp911,16 miliar (APBN dan non‑APBN).
Bantuan pangan senilai sekitar Rp14,9 triliun berupa paket (10 kg beras + 2 liter minyak goreng) untuk sekitar 5,04 juta keluarga.
Pemerintah mengumumkan hari kerja fleksibel / work from anywhere pada tanggal yang disebut dalam konferensi (konfirmasi tanggal final melalui pengumuman resmi).
Tujuan kebijakan: mendorong kenaikan konsumsi domestik dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal I; target pertumbuhan disebut kisaran 5,5–5,6%.

Gubernur dan instansi ketenagakerjaan daerah diminta mengawasi pembayaran THR/BHR dan menyiapkan mekanisme penanganan pengaduan.
Pemerintah meminta perusahaan aplikasi mempercepat distribusi BHR (dianjurkan D‑14 atau paling lambat D‑7 sebelum Idul‑Fitri).

Konferensi berisi beberapa angka dan nama yang sulit ditangkap oleh transkrip otomatis; untuk angka final dan jadwal teknis, rujuk dokumen resmi Kementerian Ketenagakerjaan dan pernyataan Kemenko Perekonomian.

Coordinating Minister for the Economy: Mr. Erlangga (disebut “Erlangga Hatato” dalam subtitle)
Secretary/SESKAP: Mr. Tedi Indrajaya
Minister of Transportation: Mr. Dudi Purwagandi
Minister of Manpower: (disebut “Mr. Yaserli” dalam subtitle)
Minister of Downstream Investment / BKPM & CEO Danantara: Mr. Rosan Perkasa Roslani
CEO GoTo (disebut “GOT”): Mr. Hans Patuo
CEO Grab: Mrs. Neneng Gunadi
CEO Maxim Indonesia: (disebut “Fadin Lnov”)
PT InDrive representative: Mr. Rio Aristo
Prof. (pembicara dari Kemenaker yang menyampaikan surat edaran; disebut “Prof. Jastirli” dalam subtitle)
Presiden (arah/mandat disebut tetapi tidak hadir menyampaikan secara langsung)

(Perhatikan: beberapa ejaan/nama dalam subtitle otomatis mungkin tidak akurat; daftar di atas mengikuti nama/nilai yang muncul dalam teks subtitel.)

If you think the summary is inaccurate, you can reprocess it with the latest model.