PODCAST BINCANG HUKUM - PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN UU LINGKUNGAN HIDUP

Ringkasan Isi Podcast

(Penerapan sanksi hukum untuk pelanggaran UU lingkungan hidup – kebakaran hutan & lahan)

Podcast membahas krisis asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang sedang terjadi di Sumatera Selatan (terutama Palembang) serta dampaknya terhadap kesehatan warga, seperti mata perih dan sesak/ISPA.

Narasumber menekankan bahwa persoalan ini berulang setiap tahun, sehingga akar masalahnya tidak bisa hanya diperlakukan sebagai “kebakaran tahunan”. Penanganan perlu diarahkan pada pembenahan tata kelola dan penegakan hukum yang lebih serius di hulu (upstream).

---

1) Hak Konstitusional Warga dan Tanggung Jawab Negara

• Mengacu pada UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), negara wajib menjamin lingkungan yang bersih dan sehat.
• Negara harus hadir melalui hierarki kewenangan: pemerintah pusat → provinsi → kabupaten/kota → desa/kelurahan, bukan hanya mengandalkan respons setelah kejadian.

---

2) Kerangka Hukum Sudah Ada, tetapi Implementasi dan Sanksi Bermasalah

Narasumber menyatakan regulasi lingkungan sebenarnya cukup lengkap, termasuk:

• UU Pengelolaan Lingkungan, serta
• aturan terkait kehutanan/perkebunan yang melarang praktik merusak lingkungan.

Namun, penegakan dan akuntabilitas dinilai belum optimal, dengan indikasi “celah” pada:

• kejelasan pertanggungjawaban pidana/administratif, khususnya antara korporasi vs individu,
• interpretasi aparat penyidik yang bisa berbeda-beda.

Narasumber juga menyoroti bahwa dalam beberapa kasus, perusahaan bisa dinyatakan tidak bersalah, sehingga perlu perbaikan dalam penerapan dan koordinasi regulasi.

---

3) Tantangan Utama: Pergeseran dari Pencegahan (Hulu) ke Penindakan (Hilir)

Narasumber mengkritik pendekatan yang cenderung downstream (pemadaman/penindakan setelah kebakaran terjadi), bukan upstream (pencegahan), seperti:

• tata izin,
• pengendalian lahan,
• pengawasan.

Selain itu, ia menilai kelembagaan dan prioritas perlu diubah agar pencegahan lebih kuat, termasuk mempertimbangkan:

• pengelolaan siklus alam, dan
• kondisi El Niño yang meningkatkan risiko kebakaran.

---

4) Dampak UU Cipta Kerja terhadap Perizinan dan Tanggung Jawab

• UU Cipta Kerja (Job Creation Law) dinilai memberi efisiensi perizinan dan memusatkan kewenangan (“satu pintu”) yang menguntungkan investasi.
• Namun efisiensi perizinan dikhawatirkan melemahkan jaminan keberlanjutan lingkungan.

Isu krusial yang disorot:

• masih ada “zona abu-abu” antara tanggung jawab perusahaan (sebagai badan hukum) dan tanggung jawab individu (misalnya anggota komunitas, penggarap lahan, atau pihak di luar kendali perusahaan),
• rumusan terkait pembakaran/“arson” dinilai kurang tegas pada beberapa aturan turunan atau penafsiran, sehingga memicu perbedaan interpretasi saat proses pidana.

---

5) Sengketa Penafsiran Masyarakat Adat dan Larangan/Pembolehan Pembakaran

Podcast menyinggung putusan/penyesuaian terkait:

• larangan pembakaran, dan
• ruang bagi masyarakat adat/komunitas adat untuk memanfaatkan.

Masalah yang muncul:

• definisi dan kriteria “masyarakat adat” sulit diterapkan pada wilayah hotspot (contoh: banyak titik api di Kalimantan),
• tidak semua wilayah memiliki struktur adat yang memenuhi syarat formal (struktur adat, wilayah adat yang diakui, dll.).

Akibatnya bisa terjadi ketidakkonsistenan: di satu tempat aktivitas diakui legal, di tempat lain tidak. Hal ini berpotensi memengaruhi apakah pembukaan lahan dianggap legal atau melanggar.

---

6) Dampak Lintas Negara dan Risiko Hubungan Internasional

• Asap/haze dipandang sebagai isu serius karena memengaruhi negara tetangga (rujukan pertemuan ASEAN dan perhatian internasional).
• Narasumber menghubungkan kondisi asap dengan standar risiko polusi (PP terkait ambang kategori “berbahaya”) serta dampaknya pada anak-anak (ARI/ISPA).
• Ia menegaskan bahwa mengulang Karhutla mempertaruhkan:
  • reputasi Indonesia, dan
  • kepatuhan lingkungan Indonesia di mata dunia.

---

7) Kritik pada Praktik Pengawasan: AMDAL, Supervisi, dan “Pengelakan”

Narasumber mengakui AMDAL sebagai instrumen perizinan sudah baik secara konsep, tetapi praktiknya tidak cukup menjamin karena:

• komitmen AMDAL sering “diabaikan” saat operasi,
• pengawasan/supervisi berubah dari model sebelumnya (misalnya komisi pengawasan AMDAL) menjadi tim penilaian/feasibility yang tidak berada pada level provinsi/kabupaten, sehingga pengawasan lapangan kurang efektif.

Pola lain yang disorot:

• saat kebakaran terjadi di area HGU/perusahaan, pihak perusahaan sering berdalih bukan pelaku pembakaran,
• sehingga penegakan kerap fokus pada individu lapangan, bukan perusahaan pemegang izin.

---

8) Prinsip “Polluter Pays” dan Perlunya Tanggung Jawab Utama pada Pemegang Izin

Narasumber mendorong agar penegakan menerapkan prinsip:

“yang menyebabkan pencemaran/pembakaran harus bertanggung jawab”.

Secara praktik, bila kebakaran terjadi di area HGU (izin usaha), perusahaan dinilai perlu dimintai pertanggungjawaban terlebih dahulu karena lalai dalam:

• pemeliharaan,
• pengawasan,
• pencegahan.

Narasumber juga menilai sanksi tegas diperlukan agar tidak hanya berupa denda administratif yang mudah diabaikan atau kurang efektif.

---

9) Usulan dan Jalan Hukum: Sanksi, Koordinasi, dan Kemungkinan Gugatan Warga

Narasumber menyebut pentingnya:

• ketegasan pemerintah (firmness),
• perbaikan upstream (tanggung jawab stakeholder jelas sesuai kewenangan dan kondisi lokal),
• koordinasi lintas instansi yang tidak saling “lempar tanggung jawab”.

Podcast juga menyinggung potensi langkah hukum warga, seperti:

• class action atau citizen lawsuit,
• untuk meminta negara memperbaiki kebijakan karena kelalaiannya menyebabkan kerugian (bukan sekadar menuntut kompensasi).

---

Kesimpulan Pesan Utama Narasumber

• Karhutla/asap harus ditangani dengan pembenahan sistem pencegahan di hulu, bukan hanya penindakan setelah kebakaran.
• Kerangka hukum sudah ada, tetapi masalah terbesar ada pada:
  • penegakan,
  • definisi/interpretasi tanggung jawab korporasi vs individu,
  • pengawasan perizinan/komitmen AMDAL,
  • konsistensi penerapan terhadap masyarakat adat.
• Dampaknya tidak hanya lokal (kesehatan), tetapi juga lintas negara dan berpotensi merusak posisi Indonesia dalam isu lingkungan global.

---

Presenters / Kontributor yang Disebut

1. Dr. Greseli (host/pemandu acara)
2. Mr. Dr. Bambang Sugianto, S.H., M.H. (narasumber/pakar hukum lingkungan)
3. TVRI Sumatera Selatan (disebut sebagai pihak penutup program)