Apakah Indonesia Memerlukan Metode Penghitungan Garis Kemiskinan Baru?

Ringkasan

Seminar membahas apakah Indonesia perlu memperbarui metode penghitungan garis kemiskinan. SMERU berpendapat bahwa metode yang berlaku perlu ditinjau ulang karena standar hidup dan pola konsumsi telah banyak berubah sejak metode BPS ditetapkan pada 1998.

Gagasan utama SMERU

Studi yang dipresentasikan Rido Alizati bersama Asep Suryahadi mencatat bahwa metode BPS menggunakan pendekatan cost of basic needs. Garis kemiskinan terdiri atas kebutuhan makanan yang dihitung berdasarkan 2.100 kilokalori dan kebutuhan nonmakanan. Keranjang pangan saat ini memuat 52 komoditas, sementara komponen nonpangan mengacu pada survei kebutuhan dasar tahun 2004.

Menurut studi tersebut, keranjang pangan semakin kurang mencerminkan konsumsi rumah tangga. Porsi belanja makanan dan kalori yang tercakup dalam 52 komoditas menurun, sementara konsumsi nonpangan meningkat. Pengeluaran yang kini penting—seperti bensin, internet, dan asuransi kesehatan—belum tercermin dalam standar yang berakar pada pola hidup tiga dekade lalu.

SMERU mengusulkan agar pengukuran tetap menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, tetapi dengan komponen yang diperbarui. Usulannya mencakup perluasan keranjang pangan menjadi 88 komoditas atau penggunaan seluruh komoditas pangan, serta peninjauan kelompok acuan dan cara menghitung kebutuhan nonpangan. SMERU juga mengusulkan pergeseran dari standar sekadar bertahan hidup (subsistence) menuju standar hidup minimum yang layak.

Dalam simulasi berbasis Susenas Maret 2025, garis kemiskinan usulan berada di kisaran Rp900 ribu–Rp1,1 juta per orang per bulan, dibandingkan garis BPS sekitar Rp600 ribu. Tingkat kemiskinan hasil simulasi berkisar 34–38% dan dapat mencapai sekitar 47% dengan kelompok acuan yang berbeda. Sebagai perbandingan, angka resmi BPS saat itu sekitar 8,47%.

Para pembicara menegaskan bahwa angka-angka tersebut menggunakan ambang yang berbeda. Simulasi itu bukan berarti angka kemiskinan resmi tiba-tiba meningkat, melainkan menunjukkan bagaimana pilihan standar memengaruhi jumlah orang yang dikategorikan miskin atau rentan.

Tanggapan panel

• BPS menyatakan bahwa pembaruan memang perlu dipertimbangkan. BPS telah melakukan simulasi dengan sejumlah metode, termasuk pendekatan total pengeluaran yang tidak bergantung pada keranjang komoditas tetap. Tantangan teknisnya antara lain makin beragamnya makanan dan sulitnya menetapkan standar bagi makanan siap saji. BPS juga menekankan perlunya standar yang disepakati bersama, keterbandingan angka dari waktu ke waktu, dan komunikasi yang jelas kepada publik. Dalam masa transisi, angka dengan metode lama dan baru dapat ditampilkan berdampingan.
• Sudarno Sumarto menekankan bahwa garis kemiskinan bukan sekadar angka statistik, melainkan hasil kesepakatan sosial tentang standar hidup yang dianggap memadai. Ia mengingatkan agar hasil simulasi tidak diberitakan seolah-olah tingkat kemiskinan resmi Indonesia adalah 47%. Menurutnya, pengukuran perlu mencakup garis bawah untuk kemiskinan ekstrem dan garis yang lebih tinggi untuk menangkap kerentanan. Pembaruan juga membutuhkan momentum politik, kepemimpinan, kesepakatan antarlembaga, dan sosialisasi.
• Bappenas menyebut bahwa peninjauan metode telah menjadi mandat dalam dokumen perencanaan pembangunan. Jika metode berubah, garis dasar dan target dalam perencanaan pusat maupun daerah perlu disesuaikan, kemungkinan dengan menggunakan dua garis dasar selama masa transisi. Program pengentasan kemiskinan juga perlu ditajamkan: selain bantuan untuk mengurangi beban pengeluaran, perlu ada penguatan pemberdayaan, peningkatan pendapatan, dan akses terhadap layanan dasar.

Isu lain dalam diskusi dan tanya jawab

Peserta mempertanyakan apakah standar 2.100 kilokalori cukup menggambarkan kebutuhan kelompok usia yang berbeda, terutama anak-anak, serta apakah kecukupan gizi dan dimensi kesejahteraan lain perlu ikut dihitung. Panel menilai persoalan tersebut penting, tetapi memerlukan standar yang dapat disepakati dan diterapkan secara konsisten.

Diskusi juga membedakan pengukuran kemiskinan dari penentuan penerima bantuan. Garis kemiskinan memberi gambaran agregat, sedangkan data sosial seperti DTSEN membantu mengidentifikasi siapa yang perlu menerima intervensi. Pemutakhiran data dan mekanisme pengaduan dinilai penting untuk mengurangi kesalahan sasaran. Para pembicara juga mengingatkan bahwa desil adalah peringkat relatif dalam populasi, bukan ukuran kemiskinan itu sendiri.

Menurut panel, perubahan garis kemiskinan tidak otomatis berarti kebutuhan fiskal meningkat dengan jumlah yang sama, karena cakupan sejumlah program sosial telah melampaui angka kemiskinan resmi. Namun, perubahan standar tetap menuntut penajaman sasaran, kesinambungan data, dan komunikasi kepada pemerintah daerah agar kenaikan angka akibat metode baru tidak disalahartikan sebagai kegagalan kebijakan.

Di bagian awal video, cuplikan mengenai dampak perubahan iklim menggambarkan bagaimana banjir pesisir, gelombang ekstrem, kekeringan, dan gagal panen mengganggu mata pencaharian serta dapat mendorong keluarga rentan jatuh ke dalam kemiskinan. Cuplikan itu menyoroti pentingnya kebijakan adaptasi dan transisi yang melibatkan serta melindungi masyarakat terdampak.

Presenter dan kontributor

• Asri Yusrina — pembawa acara dan moderator.
• Wijayanti Isdijoso — Direktur SMERU; menyampaikan sambutan pembukaan.
• Rido Alizati — peneliti senior SMERU; mempresentasikan studi bersama Asep Suryahadi.
• Asep Suryahadi — rekan penulis studi; turut memberi tanggapan dalam diskusi.
• Muhammad Nasrul Wajidi — Deputi Bidang Statistik Sosial, BPS; panelis.
• Tirta Sutejo — Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Bappenas; panelis.
• Sudarno Sumarto — peneliti senior kehormatan SMERU; panelis.
• Ali Mukhtar — peserta dari UNICEF; menyampaikan pertanyaan dan komentar.
• Dedi — peserta; menyampaikan pandangan tentang pemutakhiran data dan program daerah.