🔴BREAKING NEWS - Konpers KPK Terkait OTT di BNPB

Ringkasan

KPK memaparkan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi dalam penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) di BNPB. Dana tersebut diperuntukkan bagi penanganan keadaan darurat bencana. Namun, menurut KPK, diduga terjadi konflik kepentingan dalam pengadaan melalui penunjukan langsung serta pemberian uang atau barang kepada pejabat.

KPK menyatakan penyelidikan bermula dari pengaduan masyarakat. Dalam rangkaian OTT pada 13 Oktober 2026 di Jakarta, tim mengamankan 15 orang untuk diperiksa. Setelah gelar perkara, lima orang ditetapkan sebagai tersangka:

• BMS, staf ahli Kepala BNPB, yang menurut KPK memiliki hubungan keluarga dengan mantan Kepala BNPB.
• RIC, staf ahli Kepala BNPB.
• GPS, pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus kepala subdirektorat pengelolaan bantuan dan dana darurat BNPB.
• SNJ—disebut juga SNG pada bagian lain transkrip—dan GER, pihak swasta.

Menurut KPK, pada 2024–2026 BNPB melakukan pengadaan senilai total sekitar Rp140,8 miliar melalui sejumlah penyedia yang diduga terafiliasi dengan BMS. Dana dari perusahaan terafiliasi itu diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian saham PT MDLA oleh PT AVE. KPK menyebut kepemilikan saham tersebut bernilai sekitar Rp30,98 miliar per 13 Oktober 2026.

Dalam dugaan suap, KPK menyebut RIC melalui perantara menerima sekitar Rp2,38 miliar dari GER. GER juga diduga memberikan Rp140 juta kepada GPS. KPK menyatakan GPS diduga menerima uang tunai, mata uang asing, serta emas dari sejumlah penyedia.

Barang bukti dan penahanan

Barang bukti yang diamankan ditaksir bernilai sekitar Rp5,47 miliar, dengan rincian:

• Uang tunai sekitar Rp3,35 miliar
• US$7.500
• SGD9.000
• Emas batangan seberat 133 gram
• Tabungan emas seberat 192 gram
• Aset kripto sekitar Rp1,1 miliar

Sebagian besar uang dan barang disebut ditemukan di dua safe deposit box serta lokasi lain. Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama, dari 14 Oktober hingga 2 November 2026.

Penyidikan lebih lanjut

KPK menerapkan pasal terkait konflik kepentingan dalam pengadaan, suap, dan penerimaan gratifikasi. KPK belum menyampaikan perhitungan kerugian negara.

Dalam sesi tanya jawab, penyidik menjelaskan bahwa penetapan awal didasarkan pada bukti yang tersedia dalam batas waktu penanganan perkara tertangkap tangan. KPK mengatakan penyidikan dapat berkembang, termasuk dengan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dan manfaat yang diperoleh perusahaan, serta mengupayakan pemulihan aset.

Menanggapi pertanyaan tentang mantan Kepala BNPB dan pejabat lain yang belum menjadi tersangka, KPK mengatakan belum memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan mereka dalam proses awal. Namun, pendalaman lebih lanjut tetap terbuka.

KPK juga menyatakan telah berkoordinasi dengan Puspom TNI yang mendampingi kegiatan di lapangan. Penanganan yang menyangkut personel aktif TNI akan dibahas lebih lanjut secara kolaboratif.

KPK menyebut sebagian pengadaan berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk pengadaan alat komunikasi. Rincian paket, penyedia, dan aliran dana masih akan ditelusuri. Penggeledahan di sejumlah ruangan kantor BNPB telah dilakukan pada 14–15 Oktober.

KPK menegaskan OTT tersebut bukan ditujukan kepada lembaga tertentu, melainkan merupakan bagian dari penegakan hukum. KPK juga mengingatkan bahwa dana bencana harus digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Presenter dan kontributor

• Budi — juru bicara KPK.
• Didik — pejabat atau penyidik yang memaparkan kronologi dan konstruksi perkara. Dalam transkrip juga terdapat penyebutan nama Ahmad Taufiq Husein/Taufiq, sehingga identifikasi nama dan jabatan pembicara tidak sepenuhnya konsisten.
• Sari — Kompas.com.
• Sabir — wartawan; nama media terdengar sebagai “Panto Sidang” dalam transkrip.
• Rio — Antara.
• Fadil, Abe, dan Yulis — wartawan yang mengajukan pertanyaan.