Dua Tahun Prabowo-Gibran di Mata Kepala Daerah? Ada Yang Bikin Kaget!

Ringkasan

Diskusi menilai dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran sebagai masa transisi yang hasilnya belum bisa dinilai secara hitam-putih. Para kepala daerah membahas penyesuaian anggaran daerah, terutama pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta cara menyelaraskan program pusat dengan kebutuhan lokal.

Penyelarasan pusat dan daerah

Emil Dardak dan Vasco Ruseimy menekankan pentingnya menyelaraskan RPJMD dengan prioritas nasional. Menurut mereka, daerah perlu aktif mengusulkan program yang sesuai dengan prioritas pusat, bukan hanya mengandalkan anggaran sendiri.

Vasco juga menyoroti peran provinsi dalam mengoordinasikan kabupaten dan kota. Ia mengusulkan agar insentif birokrasi dikaitkan dengan hasil pembangunan, bukan sekadar urusan administratif.

Efisiensi dan kemampuan daerah berinovasi

Sejumlah pembicara memandang pemangkasan TKD bukan semata-mata hukuman, melainkan dorongan untuk mengurangi belanja yang tidak produktif dan mencari cara baru membiayai layanan. Mereka berharap dana yang dikonsolidasikan pemerintah pusat tetap kembali ke masyarakat melalui program nasional.

Namun, Jihan Nurlela mengingatkan bahwa dampak pemangkasan tidak sama bagi setiap daerah karena kebutuhan, kapasitas fiskal, dan karakter wilayah berbeda.

Contoh dari daerah

Syaharuddin Arif menyebut produksi pertanian Sidrap meningkat dari sekitar 7 ton menjadi 10–11 ton per hektare setelah pasokan pupuk membaik dan program pertanian didorong. Ia juga melaporkan pertumbuhan ekonomi Sidrap sebesar 7,71% dan penurunan kemiskinan. Menurutnya, program pangan, sekolah rakyat, dan MBG dapat mendukung potensi setempat.

Muhammad Fawait memaparkan sejumlah program Jember, termasuk pembangunan dan perbaikan sekolah, optimalisasi lahan pertanian, beasiswa, layanan kesehatan universal, serta layanan kesehatan ke rumah bagi warga miskin. Ia mengatakan PAD Jember tumbuh 32,36% dan berpendapat bahwa daerah dapat tetap memenuhi janji kampanye dengan mengalihkan anggaran ke kebutuhan yang belum ditangani program pusat.

Dalam pembahasan tembakau, Fawait menekankan perlunya melindungi petani dan pekerja, serta memastikan dana bagi hasil cukai tembakau digunakan untuk kepentingan mereka.

Survei dan kondisi masyarakat

Jihan mengutip survei SMRC yang menunjukkan sekitar 48% responden menilai Indonesia berada di jalur yang benar, turun dari 83% pada akhir 2024.

Emil menilai indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan perlu dibaca bersama pengalaman sehari-hari masyarakat. Ia menyinggung PHK dan kesulitan usaha sebagai persoalan nyata, sekaligus mengatakan bahwa kritik dan survei sebaiknya menjadi bahan evaluasi, bukan vonis akhir.

Otonomi dan ketimpangan fiskal

Masinton Pasaribu menyoroti beratnya pemulihan bencana di Tapanuli Tengah, terutama sedimentasi sungai yang berulang dan keterbatasan anggaran daerah. Ia juga menyebut perlunya pembagian kewenangan dan dana yang lebih adil, sebab sebagian sumber pendapatan atau kewenangan daerah berada di tingkat provinsi maupun pusat.

Menurut Masinton, aspirasi daerah harus diperjuangkan melalui jalur kebijakan dan konstitusional, bukan dengan perlawanan di luar sistem pemerintahan.

Kesimpulan

Secara umum, para peserta mendukung kerja sama pusat dan daerah serta mengakui adanya manfaat dari program nasional. Namun, mereka juga menekankan bahwa implementasi belum sempurna dan hasilnya harus benar-benar dirasakan masyarakat.

Diskusi ditutup dengan seruan untuk mengurangi polarisasi dan kebencian, menjaga persatuan, serta berlomba melakukan kebaikan.

Presenter dan kontributor

• Arie Putra — pembawa acara
• Syaharuddin Arif — Bupati Sidrap
• Muhammad Fawait (Gus Fawait) — Bupati Jember
• Masinton Pasaribu — Bupati Tapanuli Tengah
• Emil Dardak — Wakil Gubernur Jawa Timur
• Vasco Ruseimy — Wakil Gubernur Sumatera Barat
• Jihan Nurlela — Wakil Gubernur Lampung
• Zulfikar Ahmad Tawalla — Ketua Pemuda Muhammadiyah, yang turut menyampaikan pandangan dalam acara